Lanskap, Jakarta – Seratus tahun kelahiran Ali Sadikin menjadi momentum penting untuk kembali membaca arah pembangunan Jakarta melalui lensa yang mungkin mulai terlupakan: kebudayaan. Di tengah derasnya pembangunan fisik, transformasi digital, dan kompetisi kota-kota global, warisan terbesar mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru terletak pada keberaniannya menempatkan seni dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar pelengkap agenda pemerintahan.

Gagasan tersebut kembali mengemuka melalui refleksi mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Ali Sadikin. Baginya, berbagai kebijakan yang lahir lebih dari lima dekade lalu masih menawarkan relevansi untuk menjawab tantangan pembangunan Jakarta hari ini.

Kota Tidak Dibangun oleh Beton Semata

Ketika Ali Sadikin mulai memimpin Jakarta pada akhir 1960-an, ibu kota sedang menghadapi berbagai persoalan klasik perkotaan. Infrastruktur terbatas, pertumbuhan penduduk yang cepat, hingga kebutuhan modernisasi menjadi agenda utama pemerintah.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Bang Ali justru mengajukan pertanyaan yang jarang muncul dalam perencanaan kota: di mana ruang bagi para seniman?

Pertanyaan itu lahir setelah kawasan Senen—yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas seniman—kehilangan fungsinya. Bagi sebagian orang, persoalan tersebut mungkin dianggap kecil dibanding kebutuhan pembangunan fisik. Namun bagi Ali Sadikin, hilangnya ruang berkesenian berarti hilangnya salah satu denyut kehidupan kota.

Dari sinilah lahir sebuah paradigma yang kemudian membedakan kepemimpinannya. Ia meyakini bahwa kualitas sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh jalan raya, gedung pencakar langit, atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh kehidupan seni, budaya, dan ruang ekspresi warganya.

Pandangan tersebut terasa semakin relevan ketika kota-kota modern di berbagai belahan dunia kini berlomba membangun identitas melalui ekonomi kreatif, industri budaya, dan ruang publik yang inklusif.

Negara Hadir, Tetapi Tidak Mendominasi

Salah satu warisan paling penting Ali Sadikin adalah cara memosisikan pemerintah dalam kehidupan berkesenian.

Ali Sadikin tidak menginginkan negara menjadi penentu arah kreativitas. Sebaliknya, pemerintah bertugas menyediakan ruang, membangun infrastruktur budaya, dan memastikan ekosistem seni dapat tumbuh secara sehat tanpa intervensi berlebihan.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui pembentukan Dewan Kesenian Jakarta pada 1968. Lembaga ini diberikan independensi untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai perkembangan kebudayaan tanpa harus menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Pendekatan serupa diterapkan ketika Lembaga Kebudayaan Betawi dibentuk pada 1977. Pengelolaan diserahkan kepada masyarakat, sementara pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator melalui dukungan kebijakan dan pembinaan.

Model seperti ini kini dikenal sebagai governance ecosystem, yaitu negara menciptakan ruang tumbuh, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam mengembangkan kebudayaan.

Taman Ismail Marzuki: Infrastruktur Peradaban

Tidak ada warisan fisik yang lebih mencerminkan visi tersebut selain Taman Ismail Marzuki (TIM).

Ketika diresmikan pada 10 November 1968, TIM bukan sekadar kompleks gedung pertunjukan. Ia merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan peradaban kota.

Di kawasan inilah seni pertunjukan, sastra, musik, teater, seni rupa, hingga perfilman menemukan ruang untuk berkembang. Lebih dari itu, TIM menjadi ruang perjumpaan antara seniman, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membentuk ekosistem intelektual Jakarta.

Ali Sadikin memahami bahwa investasi kebudayaan tidak menghasilkan manfaat instan. Dampaknya baru akan terlihat dalam hitungan puluhan bahkan ratusan tahun melalui lahirnya generasi kreatif, berkembangnya identitas kota, dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Cara pandang tersebut kini menjadi pendekatan yang diadopsi banyak kota dunia melalui pembangunan creative city dan cultural district.

Tantangan Baru di Era Digital

Jika pada akhir 1960-an tantangan terbesar adalah menyediakan ruang fisik bagi seniman, maka abad ke-21 menghadirkan persoalan yang jauh lebih kompleks.

Digitalisasi mengubah cara karya seni diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, hingga dimonetisasi. Media sosial memperluas ruang ekspresi sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa algoritma, banjir informasi, dan komersialisasi budaya.

Dalam konteks inilah nilai-nilai yang diwariskan Ali Sadikin tetap memiliki relevansi.

Kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap kreativitas, keberanian menerima kritik melalui karya seni, serta keberpihakan pemerintah kepada pelaku budaya menjadi fondasi yang tetap dibutuhkan dalam menghadapi transformasi digital.

Ketua Umum Pemuda Kaum Betawi, Masykur Isnan, menilai semangat tersebut perlu terus diwariskan kepada generasi muda.

“Bang Haji Fauzi Bowo berhasil menggelorakan semangat kebetawian generasi hari ini, tidak boleh padam,” ujarnya.

Menurutnya, menjaga kebudayaan tidak cukup melalui seremoni tahunan, tetapi membutuhkan keberpihakan nyata terhadap ruang kreatif, pendidikan budaya, serta regenerasi pelaku seni.

Warisan yang Menuntut Keberlanjutan

Peringatan satu abad Ali Sadikin semestinya tidak berhenti sebagai penghormatan terhadap tokoh sejarah.

Momentum ini justru menjadi pengingat bahwa pembangunan kota membutuhkan keseimbangan antara infrastruktur fisik dan infrastruktur kebudayaan. Kota yang maju bukan hanya kota yang efisien secara ekonomi, tetapi juga kota yang mampu merawat identitas, memelihara kreativitas, dan membuka ruang dialog bagi seluruh warganya.

Warisan Bang Ali memperlihatkan bahwa kebudayaan bukan pengeluaran, melainkan investasi. Nilainya memang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan tahunan, tetapi akan terlihat dalam kualitas manusia, daya saing kota, dan ketahanan identitas masyarakat pada masa depan.

Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, pesan itu tetap relevan: membangun Jakarta berarti juga merawat kebudayaannya. (Hnd)