Lanskap, Bogor – Sejarah kebudayaan Indonesia menyimpan sejumlah perdebatan yang tidak mudah selesai hanya dengan pergantian zaman.

Salah satunya adalah polemik antara Lekra dan Manifes Kebudayaan. Perdebatan tersebut tidak sekadar berbicara tentang karya seni atau pilihan estetika, tetapi bersentuhan dengan pertanyaan yang lebih dalam: kepada siapa kebudayaan berpihak, bagaimana kebebasan dipahami, dan sejauh mana kekuasaan dapat masuk ke dalam ruang kebudayaan.

Pertanyaan itu kembali dibuka melalui Lingkar Diskusi Sawala Dasa Wacana #16.

Mengusung tema “Esensi Polemik Kebudayaan antara Lekra dan Manifes Kebudayaan bagi Bangsa Indonesia”, diskusi akan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai di Kompleks Edukasi Putra Bangsa, Kampung Pasirangin, Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Lebih dari enam dasawarsa setelah polemik tersebut, Indonesia berada dalam lanskap kebudayaan yang berbeda. Teknologi digital telah mengubah cara manusia menciptakan dan menyebarkan karya. Pasar memiliki pengaruh besar terhadap selera. Sementara politik dan kekuasaan tetap menjadi bagian dari kehidupan publik.

Namun, satu pertanyaan lama masih dapat diajukan kembali: mungkinkah kebudayaan benar-benar netral?

Ketika seorang seniman berbicara mengenai ketidakadilan, apakah ia sedang menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari masyarakat? Ataukah keberpihakan tersebut selalu berpotensi dibaca sebagai kepentingan politik?

Di sisi lain, jika kebudayaan harus berpihak kepada rakyat, siapakah yang dapat berbicara atas nama rakyat?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena “rakyat” bukanlah satu suara yang selalu seragam. Ada pengalaman, kepentingan, dan perspektif yang beragam di dalamnya.

Forum ini juga akan membawa pembahasan kepada posisi negara. Seberapa jauh negara dapat menentukan arah dan nilai kebudayaan nasional tanpa mengurangi ruang kebebasan berpikir dan berekspresi?

Panglima Kebudayaan di Zaman Digital

Jika dahulu perdebatan kebudayaan berhadapan dengan ideologi dan kekuasaan politik, hari ini medan tersebut semakin kompleks.

Pasar, algoritma media digital, industri kreatif, popularitas, serta kepentingan politik ikut menentukan karya seperti apa yang mendapatkan ruang dan perhatian.

Karena itu, pertanyaan tentang siapa “panglima” kebudayaan Indonesia menjadi semakin menarik.

Apakah kebudayaan masih terutama tumbuh dari masyarakat? Apakah negara memiliki peran dominan? Atau justru pasar dan mekanisme digital yang perlahan menentukan apa yang dianggap penting, populer, dan layak didengar?

Sawala Dasa Wacana #16 mencoba membawa pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam ruang percakapan.

Bukan untuk sekadar mengulang pertentangan masa lalu, melainkan untuk melihat apakah pengalaman sejarah dapat membantu Indonesia menemukan jalan kebudayaan yang lebih terbuka.

Jalan yang mampu mempertemukan kebebasan berkarya, keberpihakan kepada rakyat, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Sebab mungkin persoalan terpenting dari sejarah bukanlah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Melainkan memahami apa yang terjadi ketika perbedaan gagasan tidak lagi memiliki ruang untuk hidup berdampingan.

Dan dari sana, barangkali kita dapat bertanya kembali: apakah polemik Lekra dan Manifes Kebudayaan benar-benar telah berlalu, atau hanya berganti wajah di zaman yang berbeda? (Red)