Lanskap, Jakarta – Corporate Forum for CSR Development (CFCD) menyelenggarakan Penganugerahan Perempuan Berbakti Award (PBA) ke-2, Indonesian CSR Awards (ICA) ke-10, dan Indonesian SDGs Awards (ISDA) ke-9 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Mengusung tema “Responsible Business in Supporting Asta Cita”, ajang tersebut memberikan apresiasi kepada perusahaan, komunitas, individu, dan pemangku kepentingan yang menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi bagi lingkungan.

CFCD menempatkan penghargaan tersebut bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai upaya mendorong pelaksanaan CSR dan keberlanjutan yang dapat dibuktikan melalui evidence, dampak, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan program. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum CFCD, Ir. Thendri Supriatno, MBA, mengatakan program CSR dan keberlanjutan perlu bergerak melampaui komitmen dan narasi.

“Kami ingin memastikan CSR dan keberlanjutan tidak berhenti pada komitmen dan narasi, tetapi dapat dibuktikan melalui evidence, dampak, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan program. CFCD mengajak dunia usaha memperkuat kontribusinya dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Thendri.

Sekretaris Jenderal CFCD, Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.Si., menambahkan bahwa CSR perlu terintegrasi dengan strategi perusahaan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“Program CSR harus berbasis data, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan,” katanya.

Kolaborasi Lintas Sektor

Penganugerahan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dra. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si.; Kepala Badan Standardisasi Nasional Donny Purnomo J.E., S.T.; Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali, S.T.P., M.S., Ph.D.; serta Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari pesan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, komunitas, dan berbagai lembaga.

Pungkas Bahjuri Ali mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Dunia usaha memiliki kapasitas untuk menghadirkan inovasi, investasi, teknologi, dan model pemberdayaan yang menjawab persoalan pembangunan secara nyata. Karena itu, praktik CSR yang selaras dengan SDGs perlu diperkuat agar menghasilkan dampak terukur bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Sigit Reliantoro menekankan bahwa tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan perlu diarahkan pada pencegahan dampak dan keberlanjutan ekosistem.

“CSR dan keberlanjutan perlu bergerak dari sekadar kegiatan sosial menuju kontribusi nyata dalam menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujar Sigit.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan kegiatan pembangunan tidak melampaui kemampuan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan KLH/BPLH yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai instrumen dalam mengarahkan pembangunan. Pemerintah sebelumnya juga telah menetapkan kebijakan mengenai batas kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan.

Dalam konteks CSR, pendekatan tersebut memperluas perhatian perusahaan dari kegiatan sosial semata menuju upaya mencegah pencemaran, menjaga ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, serta membangun hubungan berkelanjutan antara kegiatan usaha, masyarakat, dan lingkungan.

Pemberdayaan Perempuan

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya posisi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penggerak perubahan. Program CSR perlu memperkuat kapasitas, kemandirian ekonomi, perlindungan, dan kepemimpinan perempuan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BSN Donny Purnomo J.E., S.T., menilai standardisasi dapat memperkuat akuntabilitas program keberlanjutan.

“Standardisasi membantu organisasi menerjemahkan komitmen terhadap kualitas, lingkungan, tata kelola, dan keberlanjutan ke dalam proses yang konsisten dan terukur,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, CFCD memberikan penghargaan khusus BAKTI Perempuan Bagi Negeri kepada tiga perempuan dari bidang berbeda.

Arifatul Choiri Fauzi menerima penghargaan Women of Excellence in Inspirational Leadership for the Nation. Erma Melina Sarahwati, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, menerima penghargaan Women of Excellence in Corporate Leadership Driving Energy Security for a Sustainable Future.

Sementara AKBP Heti Patmawati, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, menerima penghargaan Women of Excellence in Police Leadership Advancing Public Service and Community Safety.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan, dunia usaha, pelayanan publik, keamanan, dan pembangunan nasional.

Diikuti Lebih dari 100 Perusahaan

PBA, ICA, dan ISDA 2026 diikuti lebih dari 100 perusahaan dengan 275 peserta menghadiri puncak penganugerahan. Rangkaian kegiatan tersebut telah dimulai sejak peluncuran program pada Februari 2026.

CFCD juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai mitra pendukung, antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Antang Gunung Meratus, PT PLN Energi Primer Indonesia, PT Bhumi Rantau Energi, PT Mifa Bersaudara, PT Borneo Indobara, PT Putra Perkasa Abadi, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT PLN, PT PLN Indonesia Power, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), serta Yayasan Dharma Bhakti Astra.

Melalui PBA, ICA, dan ISDA 2026, CFCD mendorong dunia usaha untuk memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab, inklusif, berwawasan lingkungan, berbasis standar, serta berorientasi pada dampak yang dapat diukur. (Hnd)