Lanskap, Jakarta – Persoalan harga beras tidak lagi hanya dilihat dari angka di tingkat konsumen. Pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke berbagai mata rantai perdagangan untuk mencari akar persoalan ketika harga bergerak di atas ketentuan.

Hingga 11 September 2026, Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras telah memantau 458 titik di 240 kabupaten/kota pada 13 provinsi.

Titik pengawasan itu mencakup 290 pedagang eceran, 80 ritel modern, 7 agen, 58 grosir atau toko beras, 18 distributor, dan 5 produsen.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan persoalan beras sebagai bagian dari agenda menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kita harus jaga pangan kita. Jangan dipermainkan oleh orang-orang tertentu. Jangan ada mafia, khususnya beras,” ujar Amran.

Bagi pemerintah, pengawasan bukan sekadar mencari pelaku pelanggaran. Pemantauan harian juga diarahkan untuk mengetahui mengapa harga di suatu daerah dapat bergerak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti mengatakan hasil pemantauan awal menunjukkan harga beras medium dan beras SPHP di 13 provinsi relatif terjaga.

Namun, ketika ditemukan kenaikan harga, pemerintah melakukan penelusuran terhadap penyebabnya. Peringatan kepada pelaku usaha menjadi salah satu langkah yang telah dilakukan.

Harga Mulai Bergerak Turun

Tekanan harga beras juga mulai menunjukkan tanda mereda, meski penurunannya masih tipis.

Per 13 September 2026, harga rata-rata beras medium nasional tercatat Rp13.669 per kilogram, turun 0,03 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Beras premium berada di Rp16.166 per kilogram atau turun 0,02 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga berjalan, tetapi pemerintah masih harus memastikan tren tersebut bertahan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir bahkan meminta agar dalam pekan berikutnya terjadi penurunan harga di daerah-daerah yang masih mengalami tekanan.

Bapanas dan Bulog diminta memperdalam kondisi daerah yang mengalami fluktuasi harga, termasuk melihat persoalan yang mungkin belum teridentifikasi.

Di sisi lain, inflasi beras hingga Agustus 2026 juga menunjukkan perlambatan. Inflasi tahunan beras berada di 2,77 persen, turun dari 3,10 persen pada bulan sebelumnya. Secara bulanan, inflasi berada di 0,42 persen, turun dari 0,49 persen.

Dengan pengawasan yang mencakup pedagang hingga produsen, pemerintah mencoba memastikan stabilitas harga tidak berhenti pada intervensi jangka pendek. Tantangannya adalah menemukan titik-titik persoalan dalam rantai pasok sekaligus memastikan aturan HET dan mutu beras benar-benar berjalan di lapangan. (Hnd)