Lanskap, Jakarta – Sungai tidak mengenal batas administrasi. Begitu pula persoalan sampah dan aliran air. Apa yang terjadi di wilayah hulu Bogor dapat memberi dampak hingga Jakarta.

Keterkaitan itu menjadi salah satu pembahasan ketika Komisi D DPRD DKI Jakarta berkunjung ke Balai Kota Bogor, Jumat (18/9/2026). Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menerima rombongan tersebut untuk membahas pengelolaan lingkungan dan sejumlah peluang kerja sama.

Sungai Ciliwung menjadi salah satu contoh paling jelas. Di Kota Bogor, terdapat 13 kelurahan yang bersinggungan langsung dengan sungai tersebut.

Ketika Bendung Katulampa mencapai status Siaga 1, air dari wilayah Bogor dapat mengalir menuju Jakarta dalam waktu sekitar delapan hingga 12 jam.

Karena itu, menjaga Ciliwung di wilayah Bogor bukan hanya persoalan kebersihan kota. Ada kaitannya dengan kondisi lingkungan di wilayah yang berada di bagian hilir.

Menjaga Ciliwung dari Hulu

Pemkot Bogor menjalankan program Ciliwung Bersih untuk mengurangi sampah yang masuk ke aliran sungai.

“Kita memastikan tidak ada timbulan sampah baru yang kemudian masuk ke Ciliwung karena kita ada program Ciliwung Bersih,” ujar Dedie.

Pemkot Bogor menyebut lebih dari 60 persen sampah di Sungai Ciliwung telah berkurang.

Upaya tersebut berjalan bersamaan dengan pemanfaatan Ciliwung sebagai salah satu sumber air baku melalui Perumda Tirta Pakuan di wilayah Kabupaten Bogor.

Di sisi lain, Pemkot Bogor juga melakukan normalisasi sejumlah situ untuk menambah ruang tampungan air. Konsep “parkir air” tersebut ditujukan untuk menahan sebagian limpasan ketika muka air meningkat.

Rencana kawasan tangkapan air di Kedunghalang juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Karena lahan yang direncanakan merupakan milik DJKA, Pemkot Bogor membuka peluang kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sampah Juga Membutuhkan Kerja Bersama

Persoalan sampah menjadi isu lain yang mempertemukan kepentingan Bogor dan Jakarta.

Kota Bogor menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari. Karena itu, pengelolaan dilakukan dari sumber melalui TPS3R dan bank sampah, sementara di bagian hilir digunakan sistem controlled landfill.

Kota Bogor juga tengah mengembangkan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). PSEL Bogor Raya 1 di Galuga mulai dibangun pada 17 September 2026, sementara PSEL Bogor Raya 2 disiapkan di Kayumanis. Pemkot Bogor menyebut pengembangan fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Dedie bahkan membuka peluang agar kawasan DKI Jakarta yang berdekatan dengan Bogor dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Permasalahan sampah ini harus ada sinergi dan kolaborasi yang kuat,” katanya.

Mencari Titik Temu Dua Wilayah

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan persoalan lingkungan yang dihadapi Bogor dan Jakarta memiliki banyak titik temu.

Menurut Yuke, Jakarta juga telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi sampah yang masuk ke sungai dan mengembangkan pengolahan sampah. Namun, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

“Saya melihat perkembangan Bogor ini sangat luar biasa. Terkait persampahan dan lingkungan hidup, saya melihat Bogor sudah melakukan berbagai tahapan dan langkah,” ungkap Yuke.

Pertemuan Bogor dan Jakarta tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak selalu selesai dengan batas wilayah administratif.

Aliran sungai, pergerakan sampah, dan limpasan air menghubungkan wilayah hulu dan hilir. Karena itu, penanganannya pun membutuhkan komunikasi dan kerja sama antardaerah agar kebijakan di satu wilayah tidak berhenti pada kepentingan wilayahnya sendiri. (Rnie)