Lanskap, Jakarta – Program fasilitasi Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) menunjukkan dampak positif dalam memperkuat usaha pangan lokal di Indonesia. Temuan ini mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) fasilitasi peralatan PUPPL periode 2022–2025 yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah dan UMKM binaan Bapanas seluruh Indonesia secara daring (16/4).

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Rinna Syawal, menegaskan bahwa fasilitasi bagi UMKM ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing pangan lokal. “Selama 4 tahun, bantuan telah disalurkan kepada sekitar 50 UMKM di berbagai provinsi,” ujarnya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Perpres nomor 81 Tahun 2024 yang menempatkan penguatan industri pangan lokal sebagai bagian dari percepatan penganekaragaman pangan.

“Intervensi PUPPL memperkuat pengolahan pangan lokal seperti sorgum, sagu, singkong, serta produk perikanan. Transformasi dari proses manual ke mekanis juga terbukti mendorong efisiensi dan konsistensi, sehingga produk lebih kompetitif,” tambah Rinna.

Sejumlah pelaku usaha pun melaporkan peningkatan produksi, diikuti pengembangan varian produk dan perluasan pasar dari lokal hingga modern, bahkan ekspor, serta peningkatan serapan tenaga kerja.

Seperti yang diungkapkan oleh pelaku UMKM mocaf di Cilacap, Sutarmo. “Kami berterima kasih atas fasilitasi peralatan dari Bapanas yang sangat membantu pengembangan usaha mocaf kami. Setelah ada bantuan mesin perajang singkong, mesin cetak, sampai mesin sealer, produksi kami meningkat 3–4 kali lipat, dari 1,5 ton per bulan menjadi 5–6 ton. Sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah kami,” ungkapnya.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain kendala teknis operasional, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor eksternal seperti cuaca.

“Segera kita komunikasikan dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi dari kendala-kendala tadi. Kita tegaskan agar bantuan tidak berhenti pada tahap distribusi dan berlanjut pada dampak jangka panjang.” pungkas Rinna. (Hnd)