Perluas Wajib Belajar 13 Tahun, Pemerintah Sasar 14.000 Desa Tanpa TK
2 mins read

Perluas Wajib Belajar 13 Tahun, Pemerintah Sasar 14.000 Desa Tanpa TK

8 Kali Dibaca

Lanskap.id, Jakarta – Sekitar 14.000 desa di Indonesia belum memiliki taman kanak-kanak (TK). Untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan layanan ke desa-desa tersebut hingga akhir 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pemerataan akses PAUD masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut terlihat dari perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan usia dini antardaerah.

“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Perluasan layanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah menjalankannya melalui revitalisasi satuan pendidikan, bantuan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik.

Pada 2026, Program Revitalisasi Satuan PAUD menargetkan 19.940 satuan pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 3.865 sekolah melalui jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui alokasi biaya tambahan (ABT).

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Gogot Suharwoto menyampaikan, perjanjian kerja sama telah dilakukan dengan 17.267 satuan PAUD dengan nilai total sekitar Rp10,9 triliun.

“Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T,” kata Gogot.

Kemendikdasmen meminta penerima bantuan menggunakan anggaran sesuai peruntukan, terutama untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak. Pengelolaan bantuan juga harus mengikuti ketentuan administrasi dan prinsip akuntabilitas.

Jika terdapat kendala pelaksanaan, termasuk akibat bencana alam, pengelola sekolah diminta segera menyampaikan laporan agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai kondisi lapangan.

Perhatian terhadap tata kelola bantuan diperlukan karena sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola masyarakat, sementara sekitar 5 persen lainnya merupakan sekolah negeri.

Selain revitalisasi, pemerintah mulai menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi murid TK pada 2026. Bantuan ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun dan diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar.

Dukungan juga diberikan kepada guru TK yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1). Melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pemerintah menyediakan beasiswa Rp3 juta per semester. Program tersebut telah menjangkau 12.500 guru pada 2026.

Mu’ti menegaskan, peningkatan mutu PAUD tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan capaian akademis. Proses pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, salah satunya melalui prinsip play as learning atau belajar melalui bermain.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan pendidikan anak usia dini tidak menciptakan tekanan melalui tuntutan akademis maupun tradisi seremonial yang berlebihan.

“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” tegas Mu’ti.

Melalui berbagai program tersebut, Kemendikdasmen berupaya memperluas akses PAUD sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah menargetkan anak-anak di desa yang belum memiliki TK memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar. (Rnie)