Lanskap, Bali – Pertumbuhan sektor pariwisata di Bali terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, di balik geliat industri pariwisata tersebut, persoalan pengelolaan sampah menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius guna menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing serta reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang diselenggarakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di The Meru Sanur, Bali.

“Pertumbuhan kunjungan wisatawan memang memberikan manfaat ekonomi yang besar, termasuk mendorong investasi pariwisata. Namun, capaian tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap pengelolaan lingkungan, terutama persoalan sampah,” ujar Ni Luh Puspa.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Bali menempati peringkat kedelapan sebagai penyumbang timbulan sampah terbesar secara nasional. Sebagian besar sampah berasal dari sektor rumah tangga, disusul sektor perdagangan dan kawasan komersial.

Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi timbulan sampah terbesar di Bali. Ketiga daerah tersebut juga merupakan pusat aktivitas pariwisata yang menjadi tujuan utama wisatawan.

Menurut Ni Luh, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“Bali menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah terkait pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga bersama,” katanya.

Selama setahun terakhir, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus melakukan pendampingan kepada sektor hotel, restoran, dan kafe guna memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari pengelolaan sampah organik di hotel dan TPS 3R, penumpukan sampah pascapenutupan TPA Suwung, hingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masih terkendala biaya transportasi serta keterbatasan fasilitas pengolahan.

Padahal, sesuai regulasi yang berlaku, sektor HOREKA memiliki kewajiban untuk mengelola sampah secara mandiri guna mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.

Meski demikian, kesadaran pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya pengelolaan sampah terus meningkat. Saat ini tercatat lebih dari 67 persen pelaku usaha HOREKA di Bali telah memanfaatkan jasa pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan sosialisasi, pendampingan, serta penyelarasan pemahaman regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Pendekatan edukasi dinilai menjadi langkah yang lebih efektif untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Ni Luh berharap seluruh pelaku industri pariwisata dapat terus memperkuat komitmen terhadap pengelolaan lingkungan demi menjaga kenyamanan wisatawan dan mempertahankan citra Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia.

“Melalui kolaborasi yang kuat dan pengelolaan sampah yang lebih baik, kita dapat menjaga kualitas destinasi wisata Bali sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan,” tutupnya. (Red)