Lanskap.id, Jakarta –  CarbonEthics menyoroti pentingnya skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mendorong pengembangan proyek karbon biru di Indonesia. Skema ini dinilai dapat menjembatani kebutuhan pendanaan awal sebelum proyek memperoleh investasi komersial dan menghasilkan kredit karbon.

Isu tersebut dibahas dalam sesi Carbon Talk: Unlocking Blended Financing for Indonesia’s Blue Carbon Ecosystem yang diselenggarakan CarbonEthics dalam rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, 12 Oktober 2026.

Indonesia memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen luas mangrove dunia. Potensi tersebut membuka peluang untuk memperkuat aksi iklim sekaligus mendukung masyarakat pesisir yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.

Namun, potensi alam yang besar membutuhkan dukungan pembiayaan dan kolaborasi agar dapat dikembangkan menjadi proyek yang kredibel. Pendanaan diperlukan sejak tahap awal, mulai dari kajian kondisi ekosistem, perancangan proyek, pelibatan masyarakat, hingga pemenuhan standar yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.

Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer CarbonEthics, Bimo Soewadji, mengatakan bahwa kolaborasi antara sektor publik, swasta, investor, pengembang proyek, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membuka peluang pengembangan karbon biru di Indonesia.

“Indonesia tidak kekurangan potensi karbon biru. Saat ini, minat untuk membeli kredit karbon biru pun mulai tumbuh. Yang masih menjadi celah adalah pendanaan di tahap awal, patient capital untuk membawa proyek dari tahap pengembangan hingga kredit karbon pertama diterbitkan, sebelum investor besar dan pembeli karbon dapat masuk,” ujar Bimo.

Melalui forum tersebut, CarbonEthics mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kebutuhan pembiayaan, peluang kolaborasi, serta strategi membawa proyek karbon biru dari tahap persiapan menuju pendanaan lanjutan.

Sesi dibuka oleh Bimo Soewadji dan menghadirkan Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN, serta Dr. Eddy Soeparno dari MPR RI sebagai pembicara utama.

Diskusi dipandu Elle Wibisono, Ph.D., dari Georgetown SFS Asia Pacific, dengan menghadirkan Jan Yoshioka dari Conservation International, Dini Indrawati Septiani dari AVPN, Flora Ji dari Rubicon Carbon, dan Agus Maulidan dari AirAsia Indonesia.

Para pembicara membahas pengembangan karbon biru dari berbagai perspektif, termasuk kebutuhan investasi pada tahap awal, kontribusi sektor swasta terhadap solusi berbasis alam, serta perkembangan kebutuhan pasar karbon.

Tiga Prioritas Pembiayaan Karbon Biru

Dalam diskusi tersebut, Shinta Kamdani menekankan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan blended finance untuk mengembangkan potensi karbon biru Indonesia.

Pertama, memastikan kualitas dan integritas kredit karbon sesuai dengan standar serta praktik yang diakui secara internasional. Kedua, memprioritaskan sumber pendanaan nonkomersial untuk mendukung tahap persiapan sekaligus mengurangi risiko bagi pembiayaan komersial. Ketiga, memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon biru dibagikan secara adil kepada masyarakat pesisir.

Pandangan tersebut menyoroti pentingnya menghubungkan pembiayaan dengan kualitas proyek dan dampak sosial. Pendanaan tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung restorasi ekosistem, tetapi juga untuk memastikan masyarakat di sekitar wilayah proyek terlibat dan memperoleh manfaat.

Jan Yoshioka dari Conservation International turut menekankan bahwa integritas proyek karbon biru perlu berjalan seiring dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Integritas dan kualitas tinggi harus memastikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat tidak boleh hanya diukur dari pendapatan karbon, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penghidupan mereka,” ujar Jan.

Menghubungkan Potensi Alam dan Investasi

Bagi CarbonEthics, pelibatan masyarakat secara bermakna merupakan bagian penting dalam pengembangan proyek karbon biru. Keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari kredit karbon yang dihasilkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak restorasi terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir.

Skema blended finance menjadi salah satu pendekatan untuk mempertemukan pendanaan nonkomersial dengan modal komersial. Dalam konteks proyek karbon biru, dukungan awal dapat membantu mempersiapkan proyek dan mengurangi risiko, sehingga membuka peluang masuknya pendanaan lanjutan.

CarbonEthics melihat Indonesia memiliki peluang untuk menghubungkan kekayaan ekosistem pesisir dengan investasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan perencanaan pembiayaan yang tepat serta perhatian terhadap integritas lingkungan dan manfaat sosial, pengembangan karbon biru diharapkan dapat mendukung restorasi ekosistem, aksi iklim, dan penguatan penghidupan masyarakat pesisir. (Hnd)