Lanskap, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menjelaskan bahwa lima tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi mahasiswa yang dilakukan pada 10 Juni 2026. Menurutnya, tuntutan itu lahir dari berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi hingga kualitas demokrasi di Indonesia.

Tuntutan pertama yang disuarakan adalah penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara harus lebih efisien dan difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selain itu, BEM UI juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut mereka, kenaikan harga sejumlah komoditas dan biaya energi telah meningkatkan beban ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Dalam tuntutan ketiga, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kedua program tersebut perlu ditinjau kembali dari sisi efektivitas pelaksanaan maupun penggunaan anggaran negara.

Tak hanya menyoroti persoalan ekonomi, BEM UI juga mengangkat isu demokrasi. Tuntutan keempat berisi desakan untuk menghentikan praktik militerisme di ranah sipil. Mahasiswa menilai supremasi sipil harus tetap dijaga sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

Sementara itu, tuntutan kelima meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui berbagai kesalahan kebijakan pemerintah dan lebih terbuka terhadap kritik publik. Mahasiswa menilai sikap terbuka terhadap evaluasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Melalui aksi di Bundaran HI, BEM UI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ekonomi rakyat, pengelolaan anggaran negara, serta menjaga kualitas demokrasi dan ruang sipil di Indonesia.  (Mm)