Lanskap, Jakarta – Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) memasuki periode kepengurusan baru dengan agenda yang tidak ringan. Irfan Ahmad Fauzi resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Apkarindo periode 2026–2031 di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung ketika sektor perkaretan nasional masih menghadapi sejumlah persoalan struktural.

Fluktuasi harga, produktivitas kebun rakyat, kualitas bahan baku, akses sarana produksi, lemahnya posisi tawar petani, hingga regenerasi menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi harga.

Karena itu, agenda Irfan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga pembenahan ekosistem perkaretan dari hulu hingga hilir.

Persoalan Harga Masih Menjadi Beban Petani

Bagi petani, persoalan paling mudah terlihat adalah harga.

Baihaki, petani karet asal Bandung, Jawa Barat, berharap harga komoditas tersebut dapat kembali mencapai level yang pernah dirasakan petani sekitar satu dekade lalu.

“Sekarang per kilogramnya belasan ribu rupiah. Semoga di bawah kepengurusan baru harganya bisa seperti dulu lagi, mencapai Rp28 ribu,” ujar Baihaki.

Ia juga menyoroti akses pupuk yang menurutnya perlu diperbaiki agar petani dapat memperoleh sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa persoalan karet berada pada dua sisi sekaligus: penerimaan petani dan biaya produksi.

Kenaikan harga tanpa efisiensi biaya belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Sebaliknya, produktivitas dan kualitas yang meningkat juga membutuhkan dukungan input yang memadai.

Apkarindo Dorong Karet Masuk Skema BPDP

Irfan mengatakan salah satu agenda strategis Apkarindo adalah mendorong komoditas karet masuk dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Namun, menurut dia, tuntutan kebijakan harus dibarengi dengan pembenahan di tingkat produksi.

“Pembenahan internal jadi langkah awal. Misalnya, karet yang dihasilkan petani agar memiliki nilai tinggi harus dikelola dengan baik, terutama soal kebersihan,” kata Irfan.

Pernyataan tersebut menempatkan kualitas sebagai salah satu fondasi peningkatan daya saing karet Indonesia.

Jika kualitas bahan baku meningkat, ruang untuk memperoleh nilai tambah juga semakin besar. Pada saat yang sama, petani membutuhkan pendampingan agar standar produksi tidak hanya menjadi tuntutan industri, tetapi dapat dipenuhi secara realistis di tingkat kebun rakyat.

Konsolidasi Menjadi Modal Organisasi

Pengukuhan pengurus baru Apkarindo dihadiri perwakilan petani dari berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Sulawesi.

Perwakilan hadir dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Keragaman wilayah tersebut menjadi modal organisasi sekaligus tantangan.

Apkarindo harus memastikan aspirasi petani tidak berhenti sebagai suara yang tersebar di daerah, tetapi dapat dikonsolidasikan menjadi agenda kebijakan nasional.

“Dimulai dari kita, petani karet. Rakyat bangkit, produksi nasional meningkat sehingga industri ini semakin kuat dengan kerja sama, komitmen, dan doa dari seluruh pihak,” ujar Irfan.

Pendidikan Menjadi Bagian dari Agenda Petani

Menariknya, agenda kepengurusan baru tidak hanya berkaitan dengan komoditas.

DPP Apkarindo bersama BPPSDMP Kementerian Pertanian RI menandatangani kerja sama yang mencakup penguatan kelembagaan, pendampingan kelompok tani, serta program beasiswa bagi anak petani karet untuk jenjang SMA hingga S1.

Program tersebut memperluas perspektif mengenai pembangunan sektor perkebunan.

Regenerasi petani tidak cukup dibicarakan dari sisi minat generasi muda untuk masuk sektor pertanian. Pendidikan juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga petani.

Dengan pendidikan yang lebih baik, generasi berikutnya memiliki peluang untuk mengembangkan sektor perkebunan dengan pendekatan yang lebih modern, berbasis teknologi, manajemen, dan pengetahuan.

Pekerjaan Rumah Lima Tahun

Kepengurusan Apkarindo 2026–2031 menghadapi pekerjaan rumah yang saling terkait.

Pertama, memperkuat kelembagaan petani agar posisi tawar dalam rantai pasok meningkat.

Kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas karet rakyat.

Ketiga, memperluas akses terhadap teknologi dan sarana produksi.

Keempat, memperkuat akses pasar dan hubungan dengan industri.

Kelima, memperjuangkan kebijakan yang memberikan dukungan lebih kuat terhadap keberlanjutan perkebunan karet rakyat.

Semua agenda tersebut membutuhkan kolaborasi. Petani tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula pemerintah atau industri.

Dari Komoditas Menjadi Ekosistem

Tantangan terbesar bagi Irfan bukan sekadar mengembalikan harga karet ke level tertentu.

Yang lebih penting adalah membangun ekosistem yang membuat petani memiliki posisi lebih kuat dalam rantai nilai karet.

Artinya, pembenahan harus dimulai dari kebun, berlanjut ke kualitas bahan baku, pengolahan, industri, pasar, hingga kebijakan.

Dalam kerangka tersebut, perjuangan agar karet memperoleh dukungan kebijakan melalui BPDP menjadi salah satu bagian dari agenda yang lebih besar.

Kepengurusan baru Apkarindo kini memiliki waktu lima tahun untuk membuktikan apakah konsolidasi organisasi dapat diterjemahkan menjadi perubahan yang dirasakan petani.

Sebab, kebangkitan karet Indonesia pada akhirnya bukan hanya tentang harga komoditas.

Ia menyangkut keberlanjutan kebun rakyat, pendapatan keluarga petani, regenerasi, industri pengolahan, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok karet global.

Di titik itulah kepemimpinan Irfan Ahmad Fauzi akan diuji: apakah Apkarindo mampu mengubah aspirasi petani menjadi agenda kebijakan dan kerja nyata yang menguatkan kembali fondasi karet Indonesia. (Hnd)