Lanskap, Jakarta – Transformasi digital UMKM memasuki tahap baru. Kehadiran bisnis di media sosial maupun kepemilikan website kini bukan lagi satu-satunya ukuran kesiapan digital. Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) mulai mendorong pelaku usaha untuk memikirkan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai bagian dari proses bisnis.

Exabytes Indonesia melihat perkembangan tersebut sebagai peluang sekaligus tantangan bagi UMKM Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah mendorong pelaku UMKM memanfaatkan AI untuk memperkuat pemasaran digital. Dalam pendampingan “Gapai Pasar Global dengan AI” yang dibuka Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 9 September 2026, AI diperkenalkan untuk mendukung aktivitas seperti riset pasar, pembuatan konten, strategi iklan, hingga komunikasi dengan calon pembeli internasional.

Sementara itu, pemerintah juga tengah membangun kerangka tata kelola AI nasional. Komdigi menyatakan Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi etika AI diarahkan untuk menjadi landasan pengembangan dan pemanfaatan AI yang berorientasi pada kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta pelindungan data pribadi.

Dalam konteks tersebut, Exabytes mendorong agar pemanfaatan AI tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan dengan sumber daya teknologi besar.

“AI semakin dekat dengan UMKM Indonesia, terlihat dari semakin banyaknya penggunaan AI untuk desain, konten, dan pemasaran. Namun, adopsinya masih belum merata,” ujar Indra Hartawan, VP & Country Manager Exabytes Indonesia.

BPS mencatat sebanyak 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Data tersebut menunjukkan besarnya basis masyarakat yang sudah terhubung dengan lingkungan digital, meski akses terhadap internet tidak secara otomatis berarti seluruh pelaku usaha telah siap memanfaatkan teknologi AI secara produktif.

Fondasi Digital Menjadi Penentu

Menurut Exabytes, kesiapan AI tidak harus dimulai dari teknologi yang rumit. Bisnis dapat memulainya dari fondasi digital yang sudah dimiliki, kemudian mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dibantu AI.

Bagi UMKM, pemanfaatan AI dapat mencakup pembuatan konten, pengembangan website, optimasi mesin pencari, riset pasar, hingga sejumlah pekerjaan operasional.

“Bagi kami, menjadi AI-ready bukan berarti setiap bisnis harus menjadi perusahaan teknologi atau memiliki tim AI sendiri. Yang lebih penting adalah memahami di mana AI benar-benar dapat memberikan dampak bagi bisnis, memiliki fondasi digital yang memadai, dan tetap memastikan manusia memegang kendali atas keputusan yang dibuat,” tambah Indra.

Pendekatan tersebut menempatkan AI sebagai enabler dalam proses bisnis. Teknologi membantu mempercepat dan mendukung pekerjaan, sementara keputusan strategis tetap membutuhkan pertimbangan manusia.

Mengurangi Kesenjangan Adopsi

Salah satu tantangan yang dilihat Exabytes adalah jarak antara semakin banyaknya teknologi yang tersedia dan kemampuan pelaku usaha untuk menggunakannya secara efektif.

Karena itu, edukasi dan penyederhanaan akses menjadi bagian penting dalam mendorong adopsi AI di sektor UMKM.

“Digitalisasi UMKM tidak seharusnya menciptakan kesenjangan baru. Ketika teknologi berkembang semakin cepat, kita perlu memastikan bahwa pelaku usaha kecil juga memiliki kesempatan untuk ikut berkembang,” jelas Indra.

Dalam perkembangan kebijakan nasional, pemerintah juga menempatkan pengawasan manusia dan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab sebagai bagian dari pengembangan AI. Komdigi menyebut konsep Meaningful AI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan perhatian terhadap aspek etika, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan pelindungan data pribadi.

Dengan demikian, kesiapan AI bagi UMKM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan tools. Ada kebutuhan untuk membangun fondasi digital, meningkatkan literasi, memahami risiko, serta menentukan penggunaan teknologi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan bisnis.

AI sebagai Infrastruktur Pertumbuhan

Exabytes melihat masa depan pemanfaatan AI bagi UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam menciptakan ekosistem dan tata kelola, penyedia teknologi menyediakan solusi, sementara pelaku usaha menentukan kebutuhan serta penerapan teknologi dalam aktivitas bisnis.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan AI sebagai alat pemberdayaan bagi jutaan pelaku usaha. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Bukan hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi dengan membantu lebih banyak bisnis Indonesia memahami bagaimana AI bisa digunakan untuk kebutuhan nyata, mudah diakses, dan memberikan manfaat bagi bisnis mereka,” tutup Indra.

Bagi UMKM, perkembangan AI pada akhirnya bukan sekadar persoalan mengikuti teknologi terbaru. Tantangannya adalah mengubah teknologi tersebut menjadi alat yang mampu memberikan nilai tambah, sekaligus mempertahankan karakter dan keunikan yang menjadi kekuatan bisnis lokal. (Rnie)