BSSN dan Kemkomdigi Perkuat Koordinasi Hadapi Ancaman Siber
2 mins read

BSSN dan Kemkomdigi Perkuat Koordinasi Hadapi Ancaman Siber

11 Kali Dibaca

Lanskap.id, Jakarta – Pemerintah memperkuat koordinasi pertahanan siber nasional menyusul meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan digital. Pemantauan terbaru mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas siber dalam kurun waktu 24 jam yang menyasar berbagai infrastruktur.

Ancaman juga berkembang dengan pemanfaatan kecerdasan buatan otonom atau agentic AI oleh pelaku kejahatan digital untuk mencari celah keamanan sistem secara cepat dan terotomatisasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan penanganan teknis insiden keamanan siber dan perlindungan operasional infrastruktur informasi vital berada dalam ranah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Komdigi dengan BSSN melakukan koordinasi terkait dengan ancaman serangan siber yang sedang terjadi,” ujarnya usai Peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kemkomdigi, lanjut Nezar, berperan memperkuat kesiapan ekosistem digital. Upaya mitigasi juga perlu mencakup pengujian sistem melalui lingkungan terisolasi (sandboxing) dan manajemen risiko untuk mengantisipasi kerentanan layanan digital strategis.

Pada sisi pengawasan ruang digital, Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital memperkuat koordinasi dengan BSSN dalam menangani laporan kebocoran data.

Dirjen Wasdigi Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyebut kerja sama tersebut mencakup penelusuran jaringan distribusi data ilegal hingga pemblokiran situs yang memfasilitasi perdagangan data pribadi secara tidak sah.

Di sektor pemerintahan, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan kepada pengguna Pusat Data Nasional (PDN-1), pengelola Government Cloud, dan PSE publik.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas Security Advisory Gov-CSIRT BSSN.

Pengelola sistem diminta melakukan pembaruan perangkat lunak, audit konfigurasi, serta memperkuat perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS).

Sementara itu, penguatan pertahanan di sektor keuangan dilakukan melalui koordinasi BSSN, Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

BSSN telah mengonsolidasikan pembentukan 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan. Simulasi penanganan krisis atau tabletop exercise juga rutin digelar untuk menguji kesiapan respons terhadap insiden siber.

Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan pertahanan siber yang lebih preventif. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kepatuhan dan kedisiplinan pengelola sistem elektronik di lingkungan pemerintah maupun swasta. (Rnie)