Lanskap, Jakarta – PT Binawan Inti Utama (Binawan) bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. resmi menjalin kerja sama dalam penyediaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) bagi calon pekerja migran yang akan mengikuti program pelatihan dan penempatan kerja ke Jepang.

Kolaborasi ini bertujuan memperluas kesempatan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri melalui jalur resmi, sekaligus mengurangi hambatan biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala utama calon pekerja migran.

Kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama PT Binawan Inti Utama, Said Saleh Alwaini, dan Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Vina Dahliadewi Adityaputri, di Jakarta.

Sebagai bank pelaksana KUR PMI yang ditunjuk pemerintah, Bank Mandiri menyediakan fasilitas pembiayaan hingga Rp100 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan peserta program Binawan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, sertifikasi, hingga biaya persiapan keberangkatan menuju negara tujuan.

Direktur Utama PT Binawan Inti Utama, Said Saleh Alwaini, menyampaikan bahwa kemudahan akses pembiayaan diharapkan dapat memperbesar peluang talenta Indonesia mengikuti program Skilled Worker di Jepang.

“Melalui fasilitas KUR PMI ini, kami berharap semakin banyak talenta Indonesia dapat mengakses pelatihan dan penempatan sebagai Skilled Worker di Jepang tanpa terkendala biaya. Ke depan, kami juga berharap skema pembiayaan ini dapat diperluas untuk mendukung penempatan ke negara-negara lain seperti Jerman, Austria, Australia, dan kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

Selain memperluas akses pembiayaan, skema ini juga dinilai mampu meningkatkan perlindungan terhadap calon pekerja migran. Pembiayaan melalui lembaga perbankan resmi memberikan alternatif yang lebih aman dibandingkan pinjaman dari rentenir atau praktik percaloan yang berpotensi menimbulkan beban biaya tinggi dan risiko penempatan ilegal.

Melalui sinergi tersebut, Binawan dan Bank Mandiri berharap semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang dapat mengembangkan kompetensi serta berkarier di berbagai negara melalui proses yang legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. (Hnd)