lanskap.id, Ambon – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, mengingatkan agar program irigasi perpompaan (Irpom) tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari keberlanjutan pasokan air dan manfaatnya bagi petani, terutama untuk memperluas pemanfaatan lahan pertanian serta menghadapi ancaman kekeringan akibat El Niño.

“Yang terpenting dari program Irpom ini adalah debit air yang stabil sehingga pengembangan sawah atau pertanian bisa berjalan dengan baik,” kata Irawadi dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan jajaran dinas pertanian kabupaten/kota, Rabu (14/10/2026).

Irawadi menjelaskan, bantuan Irpom merupakan program Kementerian Pertanian untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk membantu petani menghadapi keterbatasan pasokan air saat terjadi kekeringan.

Karena itu, ia meminta kelompok tani penerima bantuan menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan memastikan fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Anggarannya juga masuk secara langsung ke rekening setiap kelompok tani penerima bantuan, sehingga penggunaannya harus maksimal dan sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pengawasan, Komisi II DPRD Maluku menjadwalkan kunjungan lapangan untuk memeriksa kondisi fasilitas Irpom yang telah dibangun. Peninjauan tersebut juga ditujukan untuk melihat pemanfaatan bantuan dan kendala yang dihadapi kelompok tani.

“Melalui evaluasi dan rencana peninjauan lapangan ini, kami ingin memastikan program bantuan Irpom tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi benar-benar mendukung ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat kegiatan pertanian masyarakat di Maluku,” kata Irawadi.

324 Unit Irpom Dilaporkan Efektif

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menyampaikan bahwa dari total 326 unit bantuan Irpom yang dialokasikan melalui Kementerian Pertanian lewat Satuan Kerja Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Mataram, sebanyak 324 unit dinyatakan efektif dan berkembang sesuai peruntukannya.

Sementara itu, dua unit yang direncanakan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan.

Menurut Ilham, bantuan tersebut disalurkan dalam lima tahap, yakni 134 unit pada tahap pertama, 49 unit pada tahap kedua, 116 unit pada tahap ketiga, lima unit pada tahap keempat, dan 20 unit pada tahap kelima.

Berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, pekerjaan tahap pertama telah dilaksanakan untuk 130 unit. Adapun sejumlah unit pada tahapan berikutnya masih dalam proses pengerjaan, verifikasi, atau pengusulan.

Ilham menjelaskan, kelayakan lokasi menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan program. Dalam usulan tahap kedua di Kabupaten MBD, hasil verifikasi penyuluh pertanian di lapangan menunjukkan dua unit tidak memenuhi persyaratan.

Kabupaten Buru Klaim Seluruh Bantuan Telah Dimanfaatkan

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Sahrul Wahyu, mengatakan daerahnya menerima bantuan 34 titik Irpom pada tahun anggaran 2026. Menurut dia, seluruh titik tersebut telah dikerjakan dan dimanfaatkan oleh kelompok tani.

Salah satu lokasi yang merasakan manfaatnya berada di Desa Waekasar. Di wilayah tersebut, lebih dari 100 hektare lahan disebut telah ditanami dengan dukungan irigasi perpompaan.

Sahrul mengatakan minat petani untuk memanfaatkan fasilitas Irpom cukup tinggi. Namun, penanaman di sejumlah lokasi masih menunggu kondisi cuaca dan ketersediaan air yang memadai.

Meski pekerjaan fisik dan penyelesaian administrasi keuangan dilaporkan telah mencapai 100 persen, kondisi cuaca ekstrem membuat petani di beberapa lokasi belum dapat memulai penanaman.

“Meski demikian, kami memastikan bantuan Irpom telah dimanfaatkan oleh kelompok tani di tiga kecamatan di Kabupaten Buru,” kata Sahrul.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, serta para kepala dinas pertanian kabupaten/kota, baik secara langsung maupun melalui pertemuan virtual. (Hnd)