Lanskap, Bogor – Sebuah kota tidak hanya dibangun melalui jalan, gedung, ruang publik, atau pertumbuhan ekonomi. Masa depan sebuah kota juga ditentukan oleh bagaimana ia memastikan anak-anaknya tetap berada dalam ruang pendidikan.

Karena itu, angka sekitar 6.000 anak yang tercatat tidak sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan di Kota Bogor semestinya tidak berhenti sebagai statistik dalam sebuah laporan.

Angka tersebut menyimpan cerita tentang akses yang belum setara, tekanan ekonomi keluarga, lingkungan sosial, motivasi belajar, hingga kemampuan sistem pendidikan dalam mempertahankan anak-anaknya agar tidak keluar dari sekolah.

Pandangan tersebut disampaikan Tatang Suherman, Ketua Umum HMI Komisariat Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Kota Bogor. Ia menilai persoalan pendidikan di Kota Bogor perlu dibaca secara lebih utuh dan kritis.

Menurut Tatang, berbagai upaya Pemerintah Kota Bogor untuk menekan angka anak tidak sekolah tentu layak diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh menghilangkan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa ribuan anak masih belum memperoleh pendidikan secara berkelanjutan?

Pertanyaan tersebut penting karena kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada bagaimana membawa anak kembali ke sekolah.

Jika kemiskinan menjadi salah satu penyebab, misalnya, maka persoalan tidak selesai dengan sekadar meminta anak kembali masuk kelas. Hambatan yang membuat keluarga tidak mampu mempertahankan pendidikan anak juga harus diatasi.

Jika persoalannya adalah akses, maka jarak, transportasi, dan pemerataan satuan pendidikan harus dibaca sebagai bagian dari kebijakan pendidikan.

Dan ketika rendahnya minat belajar disebut sebagai faktor, pertanyaan yang lebih kritis perlu diajukan: apakah anak yang harus disalahkan, atau sistem pendidikan kita yang perlu berbenah agar sekolah menjadi ruang yang aman, relevan, menarik, dan memberikan harapan?

Anak Tidak Sekolah dan Persoalan Guru

Di tengah persoalan tersebut, terdapat masalah lain yang tidak kalah penting: kebutuhan sekitar 1.100 tenaga pendidik untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

Kekurangan guru bukan sekadar persoalan formasi atau administrasi kepegawaian. Di baliknya terdapat konsekuensi langsung terhadap proses belajar di ruang kelas.

Guru merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Ketika jumlah tenaga pendidik tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, kemampuan sistem untuk memberikan pembelajaran sekaligus pendampingan kepada anak tentu ikut menghadapi tantangan.

Karena itu, Tatang melihat persoalan kekurangan guru dan anak tidak sekolah sebagai dua persoalan yang memiliki hubungan.

Di satu sisi pemerintah dituntut mempertahankan anak agar tetap berada di sekolah. Di sisi lain, sekolah masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan secara optimal.

Pertanyaan akhirnya menjadi sederhana tetapi penting: bagaimana kita berbicara tentang kualitas pendidikan apabila fondasi dasarnya sendiri masih menghadapi persoalan?

Dari Program Menuju Ekosistem

Bagi Tatang, solusi pendidikan tidak cukup dibangun melalui program yang berdiri sendiri. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mampu mengenali persoalan sejak awal dan bergerak sebelum masalah menjadi lebih besar.

Langkah pertama adalah memperbaiki kualitas data.

Pemetaan anak tidak sekolah perlu dilakukan hingga tingkat kelurahan. Pemerintah bukan hanya perlu mengetahui jumlahnya, tetapi juga memahami siapa mereka, di mana mereka berada, mengapa mereka tidak sekolah, dan bentuk intervensi apa yang paling sesuai.

Langkah kedua adalah membangun sistem deteksi dini.

Anak yang mulai sering absen, mengalami persoalan ekonomi, kehilangan motivasi belajar, atau menghadapi persoalan keluarga seharusnya tidak menunggu sampai benar-benar keluar dari sekolah untuk mendapatkan perhatian.

Sekolah dan pemerintah perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan tanda-tanda tersebut dikenali lebih awal.

Langkah ketiga menyangkut persoalan guru.

Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik perlu berbasis data dan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah. Pemerataan guru tidak semata-mata tentang berapa jumlah guru yang tersedia, tetapi apakah guru tersebut berada di sekolah yang memang paling membutuhkan.

Langkah berikutnya adalah memperkuat pendidikan kesetaraan dan jalur kembali ke sekolah.

Sebab, seorang anak yang pernah putus sekolah tidak otomatis menjadi anak yang gagal. Kegagalan justru terjadi apabila sistem pendidikan tidak menyediakan pintu untuk kembali.

Pendidikan Bukan Urusan Sekolah Semata

Tatang juga mendorong keterlibatan lebih luas dari perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas pendidikan, hingga masyarakat.

Persoalan ribuan anak yang berada di luar sistem pendidikan terlalu besar jika seluruh beban penyelesaiannya hanya diletakkan di pundak sekolah dan Dinas Pendidikan.

Di titik inilah kolaborasi menjadi penting.

Pendidikan merupakan ruang bersama. Ketika seorang anak kehilangan kesempatan belajar, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh anak dan keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat dan masa depan kota.

Kritik sebagai Bentuk Kepedulian

Sebagai kader HMI, Tatang menempatkan kritik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mahasiswa.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton ketika persoalan pendidikan muncul. HMI harus mampu menjadi kekuatan moral dan intelektual yang membaca persoalan sekaligus menghadirkan gagasan.

“Kami tidak ingin membangun kritik yang hanya menghasilkan kegaduhan. Kami ingin kritik yang melahirkan perbaikan,” ujar Tatang.

Karena itu, Pemerintah Kota Bogor dipandang sebagai mitra strategis sekaligus objek kontrol sosial dalam pembangunan pendidikan.

Kebijakan yang baik harus didukung. Namun, persoalan yang belum selesai juga perlu terus dikritisi secara objektif.

Pada akhirnya, angka 6.000 anak tidak sekolah dan kebutuhan sekitar 1.100 guru seharusnya menjadi lebih dari sekadar angka.

Ia adalah pengingat bahwa pembangunan pendidikan masih membutuhkan kerja yang serius, terukur, dan berkelanjutan.

Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya tentang seberapa jauh angka anak tidak sekolah berhasil ditekan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan masa depannya?

Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap anak di Kota Bogor benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan?

Bagi Tatang dan HMI Komisariat Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Kota Bogor, pertanyaan tersebut menjadi alasan untuk terus mengawal, mengkaji, sekaligus menawarkan gagasan bagi perbaikan pendidikan di Kota Bogor.

Pendidikan pada akhirnya bukan sekadar tentang memastikan anak berada di dalam kelas.

Pendidikan adalah tentang memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk membangun masa depannya. (Ckr03/red)