Lanskap, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memanfaatkan hasil survei masyarakat sebagai salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Survei tidak hanya diarahkan untuk mengukur tingkat kepuasan publik, tetapi juga menangkap pengalaman, kebutuhan, serta masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Melalui Bidang Persandian dan Statistik, Diskominfo Kabupaten Bogor melakukan survei terhadap sejumlah kegiatan, termasuk Car Free Day (CFD) Tegar Beriman dan KaBOGORFEST 2026.

Pada survei CFD Tegar Beriman yang melibatkan 108 responden, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 94,4 persen.

Sebanyak 96,3 persen responden menyatakan merasakan peningkatan kenyamanan kawasan. Kemudian, 98,1 persen bersedia merekomendasikan CFD kepada kerabat dan kolega, sedangkan 77,8 persen menyatakan akan kembali hadir.

Sementara itu, survei terhadap KaBOGORFEST 2026 melibatkan 420 responden. Hasilnya, sebanyak 92,7 persen masyarakat menyatakan puas hingga sangat puas.

Nilai keseluruhan penyelenggaraan mencapai 82,99, dengan aspek pertunjukan dan acara menjadi komponen dengan nilai tertinggi, yakni 84,82.

Survei untuk Melihat Perspektif Publik

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan pemerintah perlu melihat pelaksanaan program tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga berdasarkan pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Pemerintah tidak cukup hanya melihat apakah sebuah program sudah terlaksana. Kita juga perlu tahu bagaimana masyarakat mengalaminya, apa yang mereka rasakan, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujar Bambang.

Menurutnya, hasil survei menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi secara lebih terukur.

Selain indikator kepuasan, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan aspek yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki.

Pada CFD Tegar Beriman, misalnya, responden memberikan masukan mengenai fasilitas olahraga, tempat duduk, tempat sampah, toilet, dan penataan area parkir.

Sementara dalam survei KaBOGORFEST 2026, masyarakat memberikan masukan mengenai kebersihan, keamanan dan ketertiban, akses, tenant UMKM, serta pertunjukan dan acara.

Data Didorong Menjadi Dasar Kebijakan

Bambang menegaskan hasil survei perlu ditindaklanjuti agar tidak berhenti sebagai dokumen laporan.

Menurutnya, data yang diperoleh harus diolah menjadi analisis, evaluasi, dan rekomendasi bagi pemerintah.

“Masukan masyarakat harus kita baca sebagai bahan untuk berbenah. Yang sudah baik dipertahankan, sementara yang masih kurang menjadi catatan untuk diperbaiki,” katanya.

Ia menambahkan, survei merupakan bagian dari upaya membangun proses pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan publik.

“Survei bukan sekadar mengumpulkan jawaban, tetapi menjadi salah satu cara pemerintah untuk mendengar, memahami, dan memperbaiki,” tegas Bambang.

Pemkab Bogor melalui Diskominfo akan terus mendorong pemanfaatan data dan hasil survei dalam evaluasi program.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan sekaligus memastikan kebijakan dan kegiatan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat. (Rnie)