Beranda » Pemerintah Kaji WFH 1 Hari, KRL Tetap Jalan Normal!

Pemerintah Kaji WFH 1 Hari, KRL Tetap Jalan Normal!

Pemerintah Kaji WFH 1 Hari, KRL Tetap Jalan Normal!

Lanskap, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk menekan dampak kenaikan serta potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Di tengah wacana tersebut, KAI Commuter memastikan operasional Commuter Line masih berjalan normal. Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan terkait jumlah perjalanan maupun layanan.

“Saat ini kami belum bisa memastikan jumlah pengguna naik atau turun, sebelum pelaksanaan WFH itu sendiri,” ujar Leza, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Commuter Line masih mengoperasikan sekitar 1.065 perjalanan setiap harinya. Pihaknya akan memberikan pembaruan jika nantinya terdapat penyesuaian operasional seiring implementasi kebijakan WFH.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kebijakan WFH satu hari ini masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.

Menurut Tito, pembahasan terkait kebijakan tersebut telah dilakukan bersama sejumlah kementerian. Ia menilai, sistem kerja WFH bukan hal baru, mengingat pemerintah pernah menerapkannya saat pandemi Covid-19.

“Kita sudah punya pengalaman. Saat itu bahkan sebagian pegawai bekerja dari rumah dan tetap berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa sektor-sektor esensial seperti transportasi, layanan kesehatan, kebersihan, dan layanan darurat lainnya tetap harus beroperasi seperti biasa.

Pemerintah saat ini masih mematangkan skema kebijakan, termasuk menentukan hari pelaksanaan WFH dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat sekaligus menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu pelayanan publik secara keseluruhan.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta menunggu keputusan resmi pemerintah terkait implementasi kebijakan WFH satu hari dalam waktu dekat. (Asm)