Lanskap, Jakarta – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Forum ini digelar untuk memperkuat sinergi antara program pemerintah daerah dengan prioritas Presiden, termasuk agenda besar Asta Cita.
Dalam Rakornas tersebut, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. Sigit Widodo, menyampaikan pesan tegas terkait etika koordinasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung.
Instansi Pusat Diminta Tidak Membebani Daerah
Brigjen Pol. Sigit menekankan bahwa setiap instansi pusat yang menjalankan kegiatan di daerah, termasuk BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), harus hadir dengan semangat kolaboratif tanpa menambah beban bagi pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kehadiran instansi pusat bukan untuk dilayani, melainkan untuk bekerja bersama demi kepentingan bersama.
“Arahan dari Kepala BNPT jelas, saat masuk wilayah jangan merepotkan daerah. Jangan sampai sudah diundang dan difasilitasi, tapi justru menimbulkan beban tambahan. Kebaikan niat jangan sampai rusak karena perilaku di lapangan,” ujarnya kepada awak media.
Menurut Sigit, kesalahan dalam bersikap dan berkoordinasi dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun. Ia mengibaratkan hal tersebut sebagai “setitik nila yang merusak susu sebelanga”.
Efisiensi Anggaran Perlu Disikapi dengan Integrasi Program
Menanggapi isu pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), Sigit mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berlaku menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, ia mendorong integrasi dan penyelarasan program lintas sektor agar kegiatan tetap berjalan optimal.
“Bidang-bidang kegiatan bisa disatukan. Siapa yang punya kesempatan melaksanakan, silakan. Dukungan akan kita atur bersama,” jelasnya.
Kesbangpol Dinilai Punya Peran Paling Kompleks
Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Sigit juga memberikan apresiasi terhadap peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah. Ia menilai Kesbangpol memiliki cakupan tugas yang sangat luas dan strategis karena bersentuhan langsung dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Kesbangpol adalah entitas dengan beban tugas paling kompleks. Mulai dari isu sosial, keagamaan, sampai pembinaan generasi muda. Perannya sangat luar biasa,” ungkapnya.
Harapan Kondisi Anggaran Segera Normal
Dirgakkum BNPT berharap kondisi anggaran dapat kembali stabil agar seluruh kegiatan lapangan ke depan dapat difasilitasi langsung oleh BNPT. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan diri dan profesionalisme para petugas dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pencegahan terorisme.
Rakornas yang dipandu Direktur Jenderal Polpum Kemendagri, Akmal Malik, tersebut turut menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Seluruh pihak sepakat bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional hanya dapat terjaga melalui dukungan anggaran yang efektif serta koordinasi yang harmonis dan beretika antara pemerintah pusat dan daerah. (Sam)
