
Kemkomdigi: Pemutusan Akses Konten Ilegal Harus Sesuai Prosedur
Lanskap.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan penanganan konten ilegal di ruang digital harus melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan platform digital maupun instansi berwenang. Platform juga memiliki hak untuk menyampaikan tanggapan dan mengajukan keberatan atas tindakan moderasi serta sanksi administratif.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kewenangan pemerintah dalam penanganan konten ilegal berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40.
Ketentuan tersebut mengatur kewajiban platform melakukan moderasi mandiri untuk menjaga keamanan dan kondusivitas layanan berbasis konten buatan pengguna atau user-generated content.
“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten,” ujar Mediodecci dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, Kemkomdigi dapat memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, mewajibkan platform melakukan penurunan konten sesuai batas waktu, menjatuhkan sanksi administratif, serta menilai kepatuhan tata kelola konten penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.
Meski demikian, Kemkomdigi tidak melakukan penyidikan dan penegakan hukum pidana secara mandiri. Kewenangan pemutusan akses langsung juga dibatasi pada konten perjudian daring dan pornografi.
Untuk konten terlarang lainnya, pemerintah harus memperoleh rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang.
“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi memverifikasi laporan yang berasal dari patroli siber, aduan masyarakat, instansi pemerintah, maupun aparat penegak hukum. Setelah memeriksa data pendukung dan persyaratan laporan, pemerintah menyampaikan notifikasi kepada platform terkait.
Platform kemudian dapat menyetujui atau menyampaikan keberatan atas permintaan penurunan konten. Menurut Mediodecci, satu kali pengiriman notifikasi dapat berisi sekitar 200 hingga 400 tautan.
“Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform,” katanya.
Hak mengajukan keberatan juga berlaku ketika pemerintah menjatuhkan sanksi administratif. Tahapannya antara lain dimulai dengan surat teguran pertama, kemudian surat teguran kedua yang dilengkapi kode pembayaran atau billing untuk penagihan denda.
Dengan mekanisme tersebut, Kemkomdigi menegaskan penanganan konten ilegal harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, dengan tetap memberikan ruang bagi platform untuk menyampaikan tanggapan maupun keberatan. (Rnie)



