Lanskap, Jakarta – Karhutla sepanjang 2026 memperlihatkan persoalan yang lebih luas dari sekadar kebakaran hutan dan lahan. Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyoroti keterkaitan antara karhutla, kualitas udara, kesehatan masyarakat, kondisi gambut, tata kelola lahan, serta perlindungan ruang hidup.

Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan luas areal karhutla Indonesia pada Januari-Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Luasan tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 57 persen dari luasan tersebut berada di kawasan hutan, sedangkan 43 persen berada di area penggunaan lain.

Dalam konferensi pers di Kedai Tjikini, Jakarta, Kamis (1/10), Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyebut karhutla 2026 juga terjadi di luar wilayah Sumatra dan Kalimantan. Kejadian sporadis dilaporkan muncul di Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.

Manajer Riset Pantau Gambut, Syafiq Gumilang, menyoroti hotspot yang berada di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut.

“Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG),” ujar Syafiq.

Koalisi menyebut sekitar 30 persen atau kurang lebih 40.000 hotspot tersebut berada di area HGU dan PBPH. Data itu, menurut Syafiq, perlu menjadi perhatian dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah konsesi.

Persoalan berikutnya adalah dampak terhadap kesehatan. Data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan pada Agustus mencatat 13.449 kasus ISPA secara kumulatif di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak hingga 27 Agustus 2026.

Koalisi dalam konferensi pers 1 Oktober menyampaikan angka yang lebih tinggi, yakni 113.336 kasus. Perbedaan angka tersebut perlu dibaca berdasarkan periode dan pembaruan data yang digunakan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, mengatakan pemantauan pihaknya menemukan 32.131 titik sumber asap di Kalimantan dan 894 titik di Sumatra selama Agustus hingga 20 September 2026.

Dampak karhutla juga menjadi perhatian di wilayah timur Indonesia.

Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muh Amin, mengatakan kejadian sporadis di sejumlah wilayah Sulawesi menunjukkan pentingnya penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini.

Sementara itu, Risdian Kayang dari WALHI Maluku Utara mengingatkan bahwa kebakaran di wilayah kepulauan dapat berdampak langsung terhadap sumber pangan, biodiversitas, dan ruang hidup masyarakat.

Di tingkat pemerintah, pengendalian karhutla dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli, kesiapsiagaan, operasi pemadaman, dan penguatan personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan juga menyebut kondisi El Niño meningkatkan risiko kebakaran pada musim kemarau 2026.

Koalisi Indonesia Tanpa Polusi mendorong agar penanganan karhutla diperkuat dari sisi pencegahan. Mereka mendesak transparansi data perizinan dan konsesi, perlindungan ekosistem gambut, penegakan hukum, serta perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah yang terdampak asap.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan pemadaman api, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola lingkungan dan perlindungan ruang hidup masyarakat. (Hnd)