Lanskap, Jakarta – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras 2025 dipastikan tetap jalan hingga akhir Januari 2026. Kabar baik ini mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI, demi menjaga harga beras tetap terjangkau di tengah masyarakat. Perpanjangan SPHP beras dimungkinkan lewat skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Artinya, meski tahun anggaran sudah berganti, penyaluran beras SPHP tetap bisa berlanjut tanpa jeda.
Anggota Komisi IV DPR RI, Eko Wahyudi, menegaskan program ini penting untuk menahan gejolak harga beras di pasar. Menurutnya, selama stok dan anggaran tersedia, distribusi SPHP harus berjalan maksimal.
“SPHP ini krusial agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga wajar dan harga di pasar tidak melonjak,” ujarnya.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun memastikan SPHP beras 2025 sudah kembali berjalan sejak awal Januari 2026, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Hingga 15 Januari 2026, Perum Bulog mencatat realisasi penjualan beras SPHP mencapai 15 ribu ton hanya dalam Januari ini.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa tidak akan ada jeda penyaluran. SPHP beras 2025 berlanjut sampai akhir Januari, lalu disambung dengan SPHP beras 2026 mulai Februari hingga Desember.
Secara total, penjualan beras SPHP sepanjang 2025 hingga pertengahan Januari 2026 sudah menembus 817 ribu ton. Untuk tahun 2026, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan aturan, termasuk rencana menaikkan batas maksimal pembelian beras SPHP menjadi 25 kg per konsumen.
Pemerintah menegaskan harga beras harus tetap stabil, apalagi stok nasional dinilai sangat aman setelah Indonesia kembali meraih swasembada beras 2025. Saat ini, harga beras medium nasional pun masih terpantau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). (Eff)
